26/04/2018
Kamis, 27 September 2012 | 10:07
market - majalah pialang edisi 14

Isu Pajak Saham Pengendali : Siapa Menunggangi

Isu Pajak Saham Pengendali : Siapa Menunggangi

 

Dalam teori kontra intelejen, agar aman membidik target sasaran, serangan biasanya tidak langsung disasar kepada obyek. Pada skema tunggang menunggangi isu ini, misi biasanya lebih mudah berhasil karena bersembunyi dibalik simpati publik. Aroma ini juga yang muncul dibalik penolakan wacana kenaikan pajak penghasilan (PPh) final saham pengendali.
Pro-kontra soal wacana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) atas penjualan saham pendiri muncul secara tak sengaja pada Maret silam. Dimunculkan oleh Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, membahas soal penerimaan pajak 2012. Mantan Ketua Bapepam LK ini bilang, pemerintah serius mendongkrak penerimaan pajak.
Salah satunya menjadikan pasar modal ladang intensifikasi baru penerimaan pajak. Fuad keceplosan menyebutkan contoh pajak final pasar modal, termasuk saham pengendali untuk dinaikkan tarifnya. Menurut dia dengan tarif 0,5 persen, pemegang saham pengendali selama ini meraup untung yang begitu banyak saat melego sahamnya. Kendati seusai rapat Fuad tak mau membeberkan secara rinci rencana itu, namun jurnalis memiliki isu besar.
Dan benar saja, pelaku langsung merespon negatif. Alasan yang ditonjolkan seragam; dapat merusak selera calon-calon emiten baru yang hendak melantai di bursa saham (IPO). Alasan ini mumpuni menarik dukungan publik, karena saat ini jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia tak sampai 450 perusahaan. Jumlah itu separuh dari emiten di bursa Malaysia, atau Singapura dan jauh di bawah India yang lebih dari 5000 perusahaan. Sampai-sampai pemerintah merasa perlu memberikan pengurangan tarif sebesar 5 persen PPh Badan bagi emiten yang mau melepas sahamnya ke publik lebih dari 40 persen. Harapannya agar perusahaan tertutup tergiur masuk bursa, dan emiten menambah jatah saham publik.
Tapi lacur, penolakan sudah bermunculan. Padahal alasan penolakan dan objek yang dibilang Dirjen Pajak ‘berbeda kamar’. Inti soal ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1997 tentang PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Sahamdi Bursa Efek. Beleid ini merevisi tarif dari semula 5 persen (PP No 41/1994) menjadi 0,5 persen. “Kami cuma mengenakan pajak terhadap transaksi saham milik pihak pengendali saja,” kata Fuad setelah berita soal ini ramai.
Bila sikap Dirjen Pajak tak berubah, alasan menolak kenaikan tarif PPh saham pengendali menjadi 5 persen karena menghambat iklim IPO menjadi salah alamat. Ini karena hampir seluruh aksi go public dilakukan dengan menerbitkan saham baru. Dengan begini, dana hasil menjual saham masuk ke kantong perusahaan, yang otomatis tidak dapat dijerat oleh tarif pajak itu.
Sebagai gambaran, saham baru yang dilepas adalah kepemilikan yang diambil dari modal dasar (saham portepel). Paska go public, dana IPO langsung menjadi tambahan aruskas yang dipergunakan untuk operasionalisasi perusahaan. Karena pemegang saham lama (pendiri/pengendali) tidak mendapat keuntungan, mereka tidak bisa kena pajak. Apalagi selisih harga saham ketika IPO dengan nilai book value perusahaan disimpan di pos agio.
Beda cerita bila proses IPO menggunakan mekanisme divestasi. Pada proses ini, pemegang saham pengendali akan meraup keuntungan besar karena dana hasil IPO masuk ke kantong pribadi, bukan ke kas perusahaan. Inilah aksi korporasi yang dipastikan kena wacana tarif pajak baru PPh saham pengendali. Model IPO ini, jarang terjadi. “Jadi dilihat dulu apakah dana hasil pelaksanaan IPO itu akan masuk ke keuntungan perusahaan atau ke pemegang saham,” kata Direktur Utama PT   Ciptadana Securities, Ferry Budiman.

 

Seorang pemain kakap di bisnis merger dan akusisi berbisik kepada Majalah Pialang bila penolakan sejatinya datang dari pebisnis yang suka jual beli perusahaan. “Hitung saja, berapa kali kenaikan dari 0,5 persen jadi 5 persen. Pastilah mereka menolak, untungnya berkurang” ungkap dia. “Sasaran tembak penolakan sebenarnya karena ini.” Model skema bisnis merger dan akusisi yang membuat hasil penjualan saham masuk kantong pribadi sehingga dirugikan oleh aturan ini memang lebih cocok menjadi aktor intelektual dibalik penolakan.
Sekedar catatan, tahun lalu jumlah emiten baru hasil IPO hanya 25 perusahaan. Bandingkan dengan bisnis akusisi yang jumlahnya bisa dua kali lipatnya. Ceruk inilah yang tengah dibidik Ditjen Pajak. Lebih lagi, tren malu-malu menjadi emiten atau back door listing sedang marak terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Bila rencana Ditjen Pajak ini benar, maka setidaknya bisa menghambat aksi korporasi yang hendak diperketat oleh otoritas bursa ini.

 

 

Dibaca : 961 kali
Terkait :