26/04/2018
Senin, 17 September 2012 | 18:03
market - didik kristianto

Menyelamatkan Century Tanpa 6,7 Triliun

Menyelamatkan Century Tanpa 6,7 Triliun

 

Belakangan, kasus dana talangan (bailout) untuk Bank Century kembali mencuat. Kabar para akuntan pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah dalam tahap akhir audit forensik turut meramaikan suasana tekanan politik yang semakinmenjadi-jadi. Bank Century menjadi isu besar lantaran menelan uang bailout hingga Rp6,7 triliun. Padahal nilai awal dana yang disepakati Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) hanya Rp 600-an miliar.

Artikel ini mencoba menunjukkan bahwa masalah Bank Century saat meletus krisis finansial global di penghujung 2008 silam itu bisa diselesaikan secara mikro melalui teknik keuangan atau, kalu boleh dibilang, rekayasa (financial engineering) tanpa harus mengeluarkan triliunan bailout sebagaimana satu-satunya solusi yang bisa diambil dari kacamata ilmu ekonomi makro.

Sebelum menghadapi masalah pada November 2008, laporan keuangan triwulan III-2011 PT Bank Century Tbk (kode saham: BCIC) mencatat kepemilikan total aset sebesar Rp15,23 triliun. Modal (saham) yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2,21 triliun, namun nilai ekuitasnya hanya Rp1,21 triliun lantaran ada defisit laba sekitar Rp1,32 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) bank tersebut saat itu 14,76%, masih di atas ketentuan minimal 8%.

Dengan CAR tersebut, BCIC belum menghadapi masalah solvabilitas, melainkan hanya masalah likuiditas. Itu terbukti dari kondisi kalah kliring yang dialaminya selama beberapa hari sebelum dinyatakan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik berdasarkan keputusan KSSK No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 dan diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Situasi menjadi kian sulit bagi BCIC lantaran ongkos meminjam dana jangka pendek dari interbank market ketika itu sangat sulit dan mahal. Penyebabnya, BI Rate naik menembus 9% sebagai respon atas lonjakan inflasi yang mencapai puncaknya di September 2008 sebesar 12,14% sebagai dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Mei 2008. Tetapi tentu tak ada niat buruk dari pemegang otoritas untuk sengaja mengambil kebijakan yang ternyata sama-sama berpengaruh negatif kepada BCIC.

Pada saat yang sama, aset BCIC baru diketahui ternyata berkualitas sangat rendah. Dalam audit terhadap laporan keuangan akhir tahun 2008, dilakukan writeoff terhadap triliunan aktiva produktif yang pada laporan triwulan III-2008 masih dianggap berkualitas baik. Misalnya, kualitas surat berharga dan kredit yang baru diketahui busuk dalam triwulan IV-2011 sehingga masing-masing dihapus buku sebe-sar Rp2 triliun dan Rp1,6 triliun.

Akuisisi non-kas

Sampai tahap itu, semestinya suntikan tahap pertama dari LPS sebesar Rp600 miliar memang sudah cukup untuk mengatasi masalah kalah kliring dan berbagai kebutuhan dana jangka pendek BCIC. Bagaimana untuk memulihkan kualitas aset bank dan memperbaiki CAR yang terpukul akibat kerugian hapus buku tadi?       

Peningkatan modal dapat dilakukan tanpa bailout. Caranya? BCIC diakuisisi oleh salah satu bank persero. Agar tidak merugikan cashflow Bank Persero, akuisisi tersebut dilakukan secara noncash. Ya, BCIC harus menerbitkan saham baru dengan target proceed  yang mampu mendongkrak CAR bank menjadi minimal 8%. Ambil contoh nilai itu adalah Rp4 triliun. Bank Persero bisa membeli saham baru tadi dengan aktiva tetap misalnya beberapa kantor cabang dan/atau beberapa tagihan atau kredit.

Secara akuntansi, modal saham BCIC akan naik Rp4 triliun. Di sisi lain, aset non-kas BCIC bertambah sejumlah yang sama. Sebagai catatan, penambahan modal dicatat di sisi kredit dan peningkatan aset dicatat di sisi debet. Dengan harga pasar saham BCIC yang saat itu jatuh ke level terendah Rp50, maka jumlah saham baru yang diterbitkan sekitar 80 miliar lembar. Jumlah saham BCIC per September 2008 tercatat sebanyak 28.350.177.000. Artinya, dengan membeli 80 miliar saham baru tadi, Bank Persero akan menguasai sekitar 70% kepemilikan BCIC.

Teknik keuangan semacam ini memiliki dasar “yurisprudensi ekonomi” yakni kebijakan obligasi rekapitalisasi perbankan dekade silam. Seperti kita tahu, negara ketika itu menerbitkan obligasi sekitar Rp 659 triliun. Sejumlah Rp 144,5 triliun mengambilalih beban Bantuan Likuiditas yang dikeluarkan oleh BI, Rp430 triliun untuk program rekapitalisasi perbankan (recap bonds) yang disuntikkan ke sekitar 10 bank besar. Suntikan modal tidak berupa uang tunai melainkan surat utang atau obligasi sesungguhnya juga suatu bentuk financial engineering.

Kembali pada penyelamatan BCIC, akuisisi tadi harus segera diikuti dengan pengambialihan manajemen bank untuk mencegah sedini mungkin penyelewengan dana publik tersebut. Tetapi, dengan skema akuisisi non-kas tadi, risiko perampokan jauh lebih kecil. Dana bailout yang harus diamankan oleh manajemen baru hanya Rp600-an miliar. Sementara, Rp4 triliun dana akuisisi tadi sulit dirampok karena berbentuk aktiva tetap.

Sayangnya, ini yang tidak terjadi. Bailout tunai justru ditambah. Maka R.T., pengusaha jahat pemilik BCIC, leluasa merampok triliunan dana publik itu. Terjadi lingkaran setan penjarahan dana publik. Semakin turun CAR, semakin besar bailout, semakin besar dana yang dirampok, CAR turun lagi, bailout lagi, dirampok lagi, dan demikian seterusnya hingga mencapai Rp6,7 triliun.

Di samping memang untuk membersihkan aset berkualitas buruk, writeoff besar-besaran yang dilakukan BCIC sepanjang triwulan IV-2008 tadi bisa juga menjadi bukti terjadinya penjarahan. Dalam laporan keuangan BCIC akhir 2008, tampak beban penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) menyebabkan rugi bersih BCIC di akhir 2008 melonjak 37 kali lipat menjadi Rp7,28 triliun. Akibat writeoff itu, CAR bank pada Desember 2008 anjlok menjadi -22,29%. Aset pun menyusut Rp9,65 triliun menjadi tinggal Rp5,59 triliun.

Penghapusan aset (sisi aktiva) yang busuk tadi agaknya secara akuntansi telah “menjustifikasi” hilangnya sumber dana segar (sisi pasiva) yang diperoleh Century, yang sebagian besar berupa bailout tadi. Kecurangan melalui asset writeoff semacam ini pulalah yang terjadi dalam kasus raibnya dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dekade silam yang menyisakan beban bagi negara dan rakyat hingga detik ini.

Petaka BLBI

Seperti kita tahu, sekitar Rp 145 triliun dana kebijakan BLBI untuk perbankan nasional di masa krisis 1997/1998 silam seakan lenyap tanpa hasil. Menurut hitungan BPK, 90% lebih penggunaan dana itu berpotensi menjadi kerugian negara. Parahnya lagi, bank-bank yang diambilalih hanya menghasilkan recovery rate 20-30%.

Tetapi, BLBI akhirnya menjadi malapetaka. Bukan hanya tak bisa kembali, triliunan bailout itu juga terbukti gagal menyehatkan bank-bank yang direkapitalisasi. Beberapa bank besar harus meminta suntikan modal lagi dari pemerintah, yang akhirnya berupa recap bonds, bukan uang tunai. Dan sayangnya, recap bonds yang hakikatnya adalah rekayasa keuangan itu tidak diselesaikan melalui rekayasa keuangan kembali.

Kebijakan pemerintah dengan me-rescheduling obligasi rekap selama ini hanya membuat realisasi beban bunga utang dalam negeri, termasuk di dalamnya obligasi rekap, terus meningkat dari 40 triliun (2005) hingga menjadi 80 triliun rupiah (2010). Total saldo surat utang pemerintah pun kini mencapai Rp1.188 triliun, atau Rp1.768 triliun jika termasuk pinjaman luar negeri.

Surat utang-surat tersebut semestinya juga dapat diselesaikan melalui financial engineering. Obligasi rekap terlebih dahulu harus dikumpulkan di satu BUMN, misalnya PT Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP) atau PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Caranya, bank dan institusi-institusi pemegang recap bonds menukar surat utang pemerintah yang dimiliknya itu dengan saham baru yang diterbitkan PIP. Mereka mendapatkan saham PIP dan PIP memperoleh recap bonds. Pemerintah harus memastikan kepemilikan mayoritas PIP tetap di tangan negara sehingga tetap mampu mengontrol seluruh BUMN yang diambilalih tadi.

PIP kemudian memakai seluruh recap bonds itu untuk memborong saham-saham pemerintah di berbagai badan usaha  dengan  valuasi yang sama hingga surat utang tadi habis. Sehingga, kepemilikan saham di BUMN-BUMN tadi dibeli menggunakan recap bonds. Dalam sudut pandang lain, pemerintah melunasi atau membeli kembali (buyback) recap bonds bukan dengan uang tunai melainkan dengan sahamnya. Hasilnya, utang obligasi pemerintah tadi lunas dan PIP ganti memegang saham mayoritas di BUMN-BUMN. Dengan teknik tertentu, kepemilikan selain negara pada waktunya nanti bisa didilusi.

Masalahnya, langkah-langkah terobosan semacam ini kerap dihadang oleh aturan-aturan formal yang diterapkan  secara  kaku. Prosedur penerbitan saham baru dari Bapepam yang sangat panjang serta ketentuan BI tentang peningatan CAR, misalnya, bisa jadi penghalang. Namun sesungguhnya dengan melenyapkan peluang menyelamatkan kepentingan yang lebih besar di saat-saat genting seperti krisis, aturan-aturan formal itu sudah kehilangan esensinya. Tanpa adu cerdik dengan penjahat berkerah putih, negara akan terus dirugikan. Rekayasa yang berhasil menyelamatkan kepentingan negara dan rakyat jauh lebih baik ketimbang cara-cara konvensional yang tampak memenuhi aspek legalistik formal tetapi pada hakikatnya telah gagal

Dibaca : 560 kali